Struktur dan Mekanisme Pasar Modal Syari’ah dan Konvensional

 A. Struktur Pasar Modal Syariah

Struktur pasar modal syariah terdiri dari pengelola dan pelaku.

Pengelola Pasar Modal

Pengelola pasar modal terdiri dari:

Bapepam-LK

Pada 10 Agustus 1977, pemerintah mulai mengaktifkan pasar modal Indonesia dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) dan sejak tahun 1991 Badan Pelaksana Pasar Modal diubah menjadi Badan Pengawas Pasae Modal. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005, Bapepam disempurnakan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Bapepam-LK berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan.

Tujuan Bapepam-LK adalah untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Teratur. Ini berarti menjamin bahwa seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten.

Wajar. Ini berarti seluruh pelaku pasar modal melakukan kegiatannya dengan memerhatikan standar dan etika yang berlaku di dunia bisnis serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.

Efisien. Ini berarti kegiatan pasar modal dilakukan secara cepat dan tepat dengan biaya yang relatif murah.

Terdapat dua strategi yang dinyatakan Bapepam untuk mencapai pengembangan pasar modal syari’ah dan produk pasar modal syari’ah., diantaranya yaitu:

Pertama, pengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syari’ah.

Kedua, mendorong perkembanagn pasar modal berbasis syari’ah.

Kemudian, strategi tersebut diimpletasikan menjadi tujuh, diantaranya yaitu:

Mengatur penerapan prinsip syari’ah.

Menyusun strandar akuntansi.

Mengembangkan profesi pelaku pasar.

Sosialisasi prinsip syari’ah.

Mengembangkan produk.

Menciptakan produk.

Meningkatkan kerja sama dengan DSN-MUI.

Bursa Efek

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara keduanya. Kewajiban dan tanggung jawab bursa efek diantaranya yaitu:

Wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek.

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba wajib disusun sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

Wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Pemegang saham lembaga kliring dan penjaminan adalah bursa efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, bank kustodian, atau pihak lain atas persetujuan Bapepam. Lembaga yang menjalankan fungsi lembaga kliring dan penjaminan di Indonesia oleh PT. KPEI (Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia).

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pasar modal Indonesia dilaksanakan oleh PT. KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Fungsi LPP adalah menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.

Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek

Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk menyelenggarakan perdagangan surat utang Negara diluar bursa efek. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek antara lain Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (Himdasun) yang merupakan Self Regulatory Organization (SRO) yang mendapat izin usaha dari Bapepam dengan surat keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2003 tanggal 25 Desember 2003.

B. Mekanisme Pasar Modal Syariah 

Karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally, 1995), diantaranya yaitu:

1. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek.

2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan Melalui pialang.

3. Semua perusahaan yang memiliki saham yang bisa diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi mengenai perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan pada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.

4. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) setiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.

5. Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST.

6. Saham bisa dijual dengan harga dibawah HST.

7. Komite manajemen harus memastikan semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek mengikuti standar akuntansi syariah.

8. Perdagangan saham harusnya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.

9. Perusahaan hanya bisa menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST.

C. Mekanisme Pasar Modal Konvensional

Mekanisme transaksi di pasar modal konvensional tidak menetapkan batasan apapun. Arah perputaran uang juga dibuka secara bebas. Sehingga konsep bunga pada pasar modal konvensional adalah hal yang pasti ada.

Transaksi yang tidak jelas, spekulatif, manipulatif, dan judi juga diizinkan dalam pasar modal konvensional. Serta saham yang dimiliki dapat bergerak di bidang apapun secara bebas selama mampu memberikan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.( Jakarta

: Salemba Empat,2006),Hlm.45-48

2. Rokhmatussa'dyah, A dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal. (Jakarta: Sinar Grafika.2009),Hlm.202.